Info Shanti Episode 18 - SAKIP 2025. PERMA NOMOR 7, 8, 9 TAHUN 2016, VISI MISI MA DAN PN NEGARA-MAKLUMAT PELAYANAN

Negara, Jumat, 24 Januari 2025 – Pengadilan Negeri (PN) Negara kembali hadir dalam acara talk show Info SHANTI yang disiarkan melalui Nanta Praja Swara 99.9 FM, radionya masyarakat Jembrana. Dalam episode ke-18 ini, yang dipandu oleh Lani Meilani, tema yang diangkat adalah SAKIP 2025, PERMA No. 7, 8, 9 Tahun 2016, Visi Misi Mahkamah Agung (MA) dan PN Negara, serta Maklumat Pelayanan. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua PN Negara Bapak Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. dan Sekretaris PN Negara bapak I Gusti Agung Gede Swandana, S.T., M.Si. sebagai narasumber, yang memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai kebijakan dan layanan peradilan.

Visi dan Misi PN Negara

Sebagai bagian dari Mahkamah Agung, PN Negara memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Negara yang Agung”. Visi ini didukung dengan misi utama, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Negara.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di PN Negara.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam pelayanan peradilan.

Maklumat Pelayanan

Sebagai instansi pelayanan publik, PN Negara berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

SAKIP 2025

Dalam talk show ini juga dibahas mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025, yang menjadi bagian dari evaluasi dan peningkatan kinerja PN Negara. Beberapa dokumen penting yang disusun untuk tahun 2025 antara lain:

• Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025

• Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029

• Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2026

• Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2025

• Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025

• Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024

Pada tahun 2024, PN Negara mencatat capaian kinerja sebesar 103%, menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Pembahasan PERMA No. 7, 8, 9 Tahun 2016

Tiga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dibahas dalam talk show ini adalah:

1. PERMA No. 7 Tahun 2016 – Mengatur tentang disiplin kerja hakim, pembinaan, pelaporan, serta mekanisme pemberian sanksi bagi pelanggar aturan.

2. PERMA No. 8 Tahun 2016 – Mengatur pengawasan dan pembinaan atasan langsung dalam lingkungan peradilan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas.

3. PERMA No. 9 Tahun 2016 – Pedoman penanganan pengaduan (Whistleblowing System), memastikan transparansi dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran di lingkungan peradilan.

PN Negara Raih 13 Penghargaan Prestisius di Tahun 2024

PN Negara terus menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik. Sepanjang tahun 2024, PN Negara berhasil meraih 13 penghargaan, termasuk:

• Juara 2 Lomba PTSP dari Dirjen Badilum

• Sertifikasi Pengadilan UNGGUL & TANGGUH (AMPUH)

• Juara Umum Satuan Kerja Berkinerja Terbaik (Satya Dharma Bhakti Utama) dari Pengadilan Tinggi Denpasar

• Peringkat 1 dalam berbagai kategori lomba di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar

Melalui penghargaan ini, PN Negara semakin berkomitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Closing Statement

Mahkamah Agung berkomitmen sungguh2 dalam menegakkan disiplin pegawai dengan menetapkan aturan disiplin, mekanisme pengawasan dan juga penanganan pengaduan yang ditujukan kepada aparatnya serta penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

Semoga PN Negara dapat mempertahankan prestas dan capaian selama ini dan terus memberikan pelayanan yang UNGGUL.

 

---

Lampiran

 Materi Info Shanti Episode 18 - SAKIP 2025. PERMA NOMOR 7, 8, 9 TAHUN 2016, VISI MISI MA DAN PN NEGARA-MAKLUMAT PELAYANAN