
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut
Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona
Intergritas - Area I Manajemen Perubahan

AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area II Manajemen Penataan Tata Laksana

AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area III Penataan Manjemen SDM

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area IV Penguatan Akuntabilitas SDM

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area V Penguatan Pengawasan

AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas -LKE ZI

INOVASI PENGADILAN
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zone Integritas - Inovasi Pengadilan
Berita PN Negara
Pengumuman Mahkamah Agung
Pengumuman PN Negara
Panggilan Sidang Umum
Keputusan
Jadwal Sidang Hari Ini

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.