SOSIALISASI PERMA 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

ASAS

Pemulihan keadaan;
Penguatan hak, kebutuhan, kepentingan Korban;
Tanggung jawab Terdakwa;
Pidana sebagai upaya terakhir;
Konsensualitas;
Transparansi dan akuntabilitas.

RUANG LINGKUP

Harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

TUJUAN

Memulihkan Korban;
Memulihkan hubungan Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
Menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa;
Menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

MENGADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

JENIS PERKARA:

Tindak pidana ringan/kerugian dibawah Rp2.500.000,00/ tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
Delik aduan;
Ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara;
Pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
Tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan.

MENGADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

Korban/Terdakwa menolak melakukan perdamaian;
Terdapat Relasi Kuasa;
Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

MEKANISME MENGADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Hakim menanyakan kehadiran korban kepada Penuntut Umum;
Hakim menanyakan kronologis, kerugian yang timbul, perdamaian sebelum persidangan, dan pelaksanaannya;
Apabila korban tidak hadir persidangan ditunda selama 7 (tujuh) hari;
Hakim berwenang memeriksa perdamaian yang terjadi sebelum persidangan;
Apabila sudah dilaksanakan menjadi pertimbangan dalam Putusan;
Apabila belum dilaksanakan, Hakim menanyakan alasannya;
Terdakwa tidak sanggup melaksanakan, Hakim menanyakan kesediaan korban membuat kesepakatan baru;
Belum pernah melakukan perdamaian, Hakim menganjurkan untuk menempuh perdamaian;
Kesepakatan tanpa adanya kesesatan/paksaan/penipuan dari salah satu pihak;
Perkara delik aduan, korban menarik pengaduan dalam tenggang waktu yang ditentukan UU;
Kesepakatan dianggap terlaksana saat perjanjian dittd di depan Hakim, sehingga penuntutan gugur/tidak dapat diterima;
Hakim berwenang memerintahkan PU memanggil pihak lain yang terkait;
Pelaksanan Keadilan Restoratif dilakukan paling lama sebelum tuntutan;
Dengan tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara;
Korban meninggal dunia, kepentinggan diwakili ahli waris;
Terdakwa/korban penyandang disabilitas, dapat didampingi oleh keluarga/pendamping disabilitas;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

BERUPA:

Mengganti Kerugian;
Melaksanakan Suatu Perbuatan;
Tidak Melaksanakan Suatu Perbuatan;

DILARANG MEMUAT KETENTUAN:

Bertentangan Hukum/Ketertiban Umum/ Kesusilaan;
Melanggar HAM;
Merugikan Pihak Ketiga;
Tidak Dapat Dilaksanakan;

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT/PENGAWASAN

Kesepakatan perdamaian dan/ kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/ kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/ menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Umum dalam Penjatuhan Pidana:

Tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/ pengawasan;
Terdakwa layak dengan pidana bersyarat/pengawasan;
Sudah mencapai kesepakatan dan dilaksanakan;
Dijatuhkan untuk paling lama 3 tahun;

Lampiran:

SOSIALISASI PERMA 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF