Instruksi Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum

Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian dalam pengelolaan keuangan perkara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.

Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi satuan kerja di lingkungan peradilan umum dalam melaksanakan pengelolaan dan pencatatan keuangan yang berkaitan dengan biaya panjar eksekusi, sehingga penerimaan, penggunaan, pencatatan, dan pertanggungjawaban biaya dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan

Pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas administrasi perkara serta memberikan kepastian dan pelayanan yang baik kepada para pihak.

Adapun tujuan penerapan instruksi ini antara lain:

1. Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan biaya panjar eksekusi;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara;
3. Memastikan setiap penerimaan dan penggunaan biaya panjar eksekusi tercatat dengan baik;
4. Memastikan pengelolaan biaya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Pengelolaan dan Pencatatan Biaya Panjar Eksekusi

Biaya panjar eksekusi merupakan biaya yang dipersiapkan oleh pihak yang mengajukan permohonan eksekusi untuk mendukung pelaksanaan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan biaya panjar eksekusi harus dilakukan secara tertib dengan memperhatikan setiap tahapan administrasi dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

Prinsip Pengelolaan

Informasi bagi Para Pihak

Bagi masyarakat atau para pihak yang akan mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Negara, informasi mengenai biaya panjar eksekusi dapat diperoleh melalui layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Negara.

Besaran panjar biaya eksekusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan eksekusi dan komponen biaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para pihak diimbau untuk memperoleh informasi dan melakukan pembayaran hanya melalui mekanisme resmi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Negara serta menyimpan bukti pembayaran sebagai bagian dari tertib administrasi.

Komitmen Pengadilan Negeri Negara

Pengadilan Negeri Negara berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi secara tertib, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.

Penerapan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 menjadi bagian dari upaya Pengadilan Negeri Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara, serta mendukung terwujudnya peradilan yang transparan dan berintegritas.

Dokumen Resmi

Untuk mengetahui ketentuan secara lengkap, masyarakat dapat membaca dan mengunduh Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 melalui dokumen resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia