• PENGUMUMAN LIBUR HARI RAYA KUNINGAN DAN NYEPI SAKA 1946 8 MARET S.D 12 MARET 2024

  • SUKSESKAN PEMILU 2024

    Ayo gaess..jangan ketinggalan! Meriahkan Pesta Demokrasi, meski beda pilihan, kita tetap bestie!!! Sukseskan PEMILU 14 Februari 2024

  • PENGADILAN NEGERI NEGARA SEBAGAI UNIT KERJA PELAYANAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

  • SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI NEGARA

    Website Ini Sudah Menyesuaikan SK Ditjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum

  • SK KPN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI NEGARA

  • EDASA (Eksekusi Dalam Sentuhan)

    Aplikasi E DASA hadir untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat pencari keadilan untuk permohonan eksekusi sekaligus data eksekusi pada Pengadilan Negeri Negara

  • 8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG RI

    8 Nilai Utama Mahkamah Agung merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi setiap Aparatur Pengadilan baik dari Tingkat Atas Pimpinan sampai bawahan dan menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja di Mahkamah Agung RI.

  • CORE VALUES ASN BerAKHLAK

    BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

  • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)

    Informasi alur proses dan penanganan perkara tersedia di portal SIPP dan dapat diakses secara online. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang proses perkara, jadwal sidang hingga putusan.

  • E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI

    Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

  • E-BERPADU (Elektronik Berkas Pidana Terpadu)

    adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

  • ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN)

    Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

  • SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS)

    merupakan sistem informasi penanganan pengaduan yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.

  • DIREKTORI PUTUSAN PN NEGARA

    Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia.

  • LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN

    Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id

  • MENDUKUNG FITUR AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA DIFABEL

    Situs Pengadilan Negeri Negara memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan.

  • PENDAMPING DISABILITAS

    Sampaikan alat bantu yang anda butuhkan selama di PN Negara melalui aplikasi Si Loren PN Negara di https://siloren.pn-negara.go.id/ atau hubungi Pendamping disabilitas kami di 089677513173

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Untuk Informasi Lebih Lanjut Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area I Manajemen Perubahan

AREA II MANAJEMEN PENATAAN TATA LAKSANA
informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Intergritas - Area II Manajemen Penataan Tata Laksana

AREA III PENATAAN MANAJEMEN SDM
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area III Penataan Manjemen SDM

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area IV Penguatan Akuntabilitas SDM

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
Informasi lebih lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area V Penguatan Pengawasan

AREA VI PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zona Integritas - Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

AREA LKE ZI
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :​​​​​​​
Zona Integritas -LKE ZI

INOVASI PENGADILAN
Informasi Lebih Lanjut, Silahkan Klik Laman dibawah ini :
Zone Integritas - Inovasi Pengadilan

Berita PN Negara

Loading...

Pengumuman Mahkamah Agung

Loading...

Pengumuman PN Negara

Loading...

Panggilan Sidang Umum

Loading...

Keputusan

Loading...

Jadwal Sidang Hari Ini

Loading...

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Video PN Negara

Video Profil Ptsp Pn Negara 2024
Video Inovasi Unggulan Pengadilan Negeri Negara
Profil Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Negara Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi