Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

---

ASAS

• Pemulihan keadaan;
• Penguatan hak, kebutuhan, kepentingan Korban;
• Tanggung jawab Terdakwa;
• Pidana sebagai upaya terakhir;
• Konsensualitas;
• Transparansi dan akuntabilitas.

---

RUANG LINGKUP

Harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

---

TUJUAN

• Memulihkan Korban;
• Memulihkan hubungan Terdakwa, Korban,  dan/atau masyarakat;
• Menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa;
• Menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

---

MENGADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

JENIS PERKARA:

• Tindak pidana ringan/kerugian dibawah Rp2.500.000,00/ tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
• Delik aduan;
• Ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara;
• Pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
• Tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan.

---

MENGADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

• Korban/Terdakwa menolak melakukan perdamaian;
• Terdapat Relasi Kuasa;
• Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

---

MEKANISME MENGADILI BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

• Hakim menanyakan kehadiran korban kepada Penuntut Umum;
• Hakim menanyakan kronologis, kerugian yang timbul, perdamaian sebelum persidangan, dan pelaksanaannya;
• Apabila korban tidak hadir persidangan ditunda selama 7 (tujuh) hari;
• Hakim berwenang memeriksa perdamaian yang terjadi sebelum persidangan;
• Apabila sudah dilaksanakan menjadi pertimbangan dalam Putusan;
• Apabila belum dilaksanakan, Hakim menanyakan alasannya;
• Terdakwa tidak sanggup melaksanakan, Hakim menanyakan kesediaan korban membuat kesepakatan baru;
• Belum pernah melakukan perdamaian, Hakim menganjurkan untuk menempuh perdamaian;
• Kesepakatan tanpa adanya kesesatan/paksaan/penipuan dari salah satu pihak;
• Perkara delik aduan, korban menarik pengaduan dalam tenggang waktu yang ditentukan UU;
• Kesepakatan dianggap terlaksana saat perjanjian dittd di depan Hakim, sehingga penuntutan gugur/tidak dapat diterima;
• Hakim berwenang memerintahkan PU memanggil pihak lain yang terkait;
• Pelaksanan Keadilan Restoratif dilakukan paling lama sebelum tuntutan;
• Dengan tetap memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara;
• Korban meninggal dunia, kepentinggan diwakili ahli waris;
• Terdakwa/korban penyandang disabilitas, dapat didampingi oleh keluarga/pendamping disabilitas;

---

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

BERUPA:

• Mengganti Kerugian;
• Melaksanakan Suatu Perbuatan;
• Tidak Melaksanakan Suatu Perbuatan;

DILARANG MEMUAT KETENTUAN:

• Bertentangan Hukum/Ketertiban Umum/ Kesusilaan;
• Melanggar HAM;
• Merugikan Pihak Ketiga;
• Tidak Dapat Dilaksanakan;

---

PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT/PENGAWASAN

Kesepakatan perdamaian dan/ kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/ kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/ menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Umum dalam Penjatuhan Pidana:

• Tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/ pengawasan;
• Terdakwa layak dengan pidana bersyarat/pengawasan;
• Sudah mencapai kesepakatan dan dilaksanakan;
• Dijatuhkan untuk paling lama 3 tahun;

---

Lampiran:

 SOSIALISASI PERMA 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Lihat Berita Lainnya