Sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI secara Elektronik

DASAR HUKUM

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik;
• SK KMA Nomor 207 / KMA / SK.HK2 / X / 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik;
• Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 712 / PAN / HK1.2.3 / IV / 2024 tentang Pemberlakuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik;

MAKSUD & TUJUAN

• Dimaksudkan sebagai dasar hukum dan panduan bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya serta Para Pihak dalam melaksanakan administrasi dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik;
• Bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akses Masyarakat terhadap keadilan;
2. Mewujudkan prosedur berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosedur berperkara; dan
4. Mewujudkan pengadilan yang modern dan professional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;

RUANG LINGKUP DAN BERLAKU SEMENJAK KAPAN?

• Berlaku untuk Upaya Hukum di bawah ini :

1. Kasasi atau Peninjauan Kembali perkara perdata umum, Perdata Khusus, Perdata Agama, Tata usaha negara dan banding arbitrase;
2. Kasasi atau Peninjauan Kembali perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer;
3. Kasasi demi kepentingan umum untuk perkara pidana, jinayat dan pidana militer; dan
4. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak;

• Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 ini berlaku semenjak tanggal 28 September 2022

PENGAJUAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SECARA ELEKTRONIK

• E-COURT

          Untuk perkara pedata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, banding / arbitrase syariah, dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak;

• E-BERPADU

          Untuk perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer;

CATATAN

• Dokumen persyaratan pengajuan Upaya Hukum yang disiapkan tidak memiliki perbedaan dengan yang offline, hanya saja Pihak yang mengajukan Upaya hukum juga harus menyiapkan dokumen dalam bentuk softcopy seperti PDF
• Untuk dapat menggunakan layanan pengajuan Upaya hukum Kasasi dan PK secara elektronik, baik itu Pemohon ataupun Termohon harus telah terdaftar sebagai pengguna Aplikasi E-Court maupun E-Berpadu

---

Lampiran

 Sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022

Lihat Berita Lainnya