Jumat, 13 Maret 2026, Pengadilan Negeri Negara melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui program “Info Shanti” yang disiarkan oleh Radio Ananta Praja Swara 99.9 FM Jembrana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem pengendalian internal, mekanisme pengaduan, serta komitmen lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan pelayanan publik yang bersih.

Kegiatan siaran ini dipandu oleh Host Ita, yang memandu jalannya diskusi secara interaktif bersama para narasumber dari Pengadilan Negeri Negara. Hadir sebagai narasumber Hakim Pengadilan Negeri Negara, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., serta Agen Perubahan Pengadilan Negeri Negara, I Gusti Gede Udi Iswara, S.H.. Dalam kesempatan tersebut, para narasumber menyampaikan berbagai materi penting terkait tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan peradilan.

Materi pertama yang disampaikan adalah mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP juga menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, disampaikan pula sosialisasi mengenai PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dijelaskan bahwa pengaduan merupakan laporan yang berisi informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, maladministrasi pelayanan publik, maupun pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengadilan Negeri Negara juga menyediakan berbagai saluran pengaduan bagi masyarakat, antara lain melalui aplikasi SIWAS MA-RI, SP4N-LAPOR, website resmi Pengadilan Negeri Negara, PTSP On Call, email, hingga pengaduan secara langsung melalui meja pengaduan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam sesi berikutnya, narasumber juga menyampaikan mengenai pentingnya penerapan anti gratifikasi sebagai bagian dari upaya menjaga integritas aparatur peradilan. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang dapat berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi mempengaruhi independensi dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Negara berkomitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi demi menjaga profesionalitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, turut disampaikan pula materi mengenai benturan kepentingan, yaitu kondisi dimana pejabat atau pegawai memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan berbagai bentuk benturan kepentingan serta langkah-langkah penanganannya agar setiap keputusan yang diambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami mekanisme pengawasan serta pengaduan di lingkungan peradilan, sekaligus memperkuat komitmen Pengadilan Negeri Negara dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Di akhir kegiatan disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Negara senantiasa menjunjung tinggi profesionalitas serta menolak segala bentuk penyimpangan termasuk gratifikasi, suap, maupun benturan kepentingan. Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui sistem pengaduan yang telah tersedia.

 

 

---

Lampiran

 Info Shanti Episode 30 - Sosialisasi SPIP, Whistleblowing System, Anti Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

 

Lihat Berita Lainnya