Negara — Pengadilan Negeri Negara menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik pada Selasa, 6 Januari 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menghadapi implementasi peraturan perundang-undangan yang baru di bidang hukum pidana.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Negara tersebut menghadirkan perwakilan dari Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu dari Polres Jembrana dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Forum ini menjadi wadah diskusi, koordinasi, serta penyamaan persepsi antar lembaga penegak hukum dalam rangka menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Melalui forum ini, para peserta membahas berbagai hal strategis terkait penerapan regulasi baru tersebut, termasuk potensi tantangan dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Diskusi juga menyoroti pentingnya harmonisasi pemahaman antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan guna memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Forum Konsultasi Publik ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Jembrana. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan setiap institusi dapat menjalankan perannya secara optimal dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

Pengadilan Negeri Negara berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya koordinasi yang harmonis antar aparat penegak hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyamakan pemahaman terhadap regulasi baru sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Jembrana.

 

 

 

 

#PNNegara #ForumKonsultasiPublik #SinergiAPH #KUHPBaru #KUHAP #PenegakanHukum #PeradilanUmum

Lihat Berita Lainnya