Kamis, 19 Juni 2025, Pengadilan Negeri Negara melaksanakan rapat rutin bulan Juni 2025 yang bertempat di Ruang Aula Pengadilan Negeri Negara. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Ibu Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., didampingi oleh Wakil Ketua, Bapak Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Rapat dihadiri oleh para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh aparatur, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Negeri Negara.

Adapun agenda rapat meliputi:

• Penyampaian Laporan HAWASBID bulan Mei 2025
• Penyampaian Laporan Agen Perubahan bulan Mei 2025
• Penyampaian Laporan Kepaniteraan dan Kesekretariatan (AMPUH)
• Diskusi dan Tanya Jawab
• Pembinaan oleh Ketua dan Wakil Ketua
• Penyampaian Saran dan Masukan

Dalam sesi pembinaan, Ketua Pengadilan menyampaikan sejumlah arahan penting berdasarkan SK KPN Nomor 169/KPN.W24-U4/SK.KP3.4.2/IX/2024, di antaranya:

• Penegasan penerapan budaya kerja anti gratifikasi, anti pungli, dan anti suap
• Internalisasi nilai-nilai utama badan peradilan dan core value ASN - BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
• Disiplin kerja, tertib administrasi surat masuk dan keluar, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelayanan
• Penguatan budaya kerja 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), serta penerapan motto kerja SHANTI (Sukses, Harmonis, Agung, Nyaman, Transparan, Inovatif)
• Komitmen terhadap pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Negara
• Tertib administrasi surat masuk dan keluar, dengan penekanan agar seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti surat masuk sesuai tupoksi, tidak menunda-nunda, serta memastikan koordinasi dan disposisi dilakukan tepat waktu

Rapat ditutup dengan semangat kebersamaan melalui pengumandangan bersama core value ASN BerAKHLAK, sebagai pengingat akan komitmen seluruh aparatur untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga integritas lembaga peradilan.

 

  

 

 

Lihat Berita Lainnya